Pasar Gadingrejo dan Sarinongko Pringsewu Terbengkalai, DLH Dituding Cuma Fokus Jalan-Jalan
PRINGSEWU – Ironi pengelolaan anggaran kembali terjadi di tubuh Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Pringsewu. Sepanjang tahun anggaran 2024, tercatat lebih dari Rp404 juta dihabiskan hanya untuk kegiatan perjalanan dinas. Sayangnya, kondisi pasar-pasar tradisional tetap saja kumuh dan dipenuhi sampah.
Dokumen Rencana Umum Pengadaan (RUP) Swakelola 2024 mengungkap, DLH menjadwalkan 18 kegiatan perjalanan dinas, seluruhnya bersumber dari APBD. Anggaran terbesar tercatat pada Perjalanan Dinas Biasa Sekretariat sebesar Rp118,8 juta, disusul kajian KLHS RPJMD sebesar Rp42,7 juta. Bahkan untuk urusan pengelolaan sampah, DLH juga menganggarkan perjalanan dinas mencapai Rp51,1 juta.
Namun alokasi besar tersebut tak sebanding dengan kondisi di lapangan. Sampah menumpuk, saluran air tersumbat, hingga bau menyengat jadi pemandangan sehari-hari di dua pasar terbesar Pringsewu: Pasar Gadingrejo dan Pasar Sarinongko.
Pasar Sarinongko: Lumpur, Limbah, dan Bau Busuk
Laporan investigasi PrioritasTV (Oktober 2024) mengungkap kondisi Pasar Sarinongko yang sangat memprihatinkan. Lumpur dan limbah campur aduk di jalur dagang, saluran air tersumbat, dan sampah menumpuk tanpa penanganan.
Pasar Gadingrejo: Dua Pekan Sampah Tak Terangkut
Situasi serupa terjadi di Pasar Gadingrejo. Tumpukan sampah di sekitar Gereja St. Yustinus Martir disebut tidak terangkut selama lebih dari dua pekan. DLH berdalih armada rusak dan tenaga kebersihan terbatas. Akibatnya, warga harus bertahan dengan bau menyengat setiap hari.
Kritik LSM: DLH Jangan Jadi “Dinas Liburan Harian”
Ketua LSM L@PAKK Lampung, Nova Hendra, menyebut kondisi ini sebagai bentuk pemborosan anggaran yang tak lagi bisa ditoleransi. “DLH seperti lebih sibuk berpindah lokasi daripada menyelesaikan persoalan kebersihan. Seolah perjalanan dinas jadi prioritas utama,” ujar Nova.
Ia juga menilai perlu dilakukan audit menyeluruh terhadap semua kegiatan perjalanan dinas DLH, serta pengawasan ketat dari DPRD. “Kalau jadwal dinas bisa disusun rapi, kenapa jadwal angkut sampah tak bisa ditegakkan?” sindirnya.
Nova bahkan melontarkan pernyataan yang kini ramai dibicarakan masyarakat:
“DLH itu Dinas Lingkungan Hidup, atau jangan-jangan sudah berubah jadi Dinas Liburan Harian?”
Kepala DLH Bungkam
Sayangnya, hingga berita ini diturunkan, Kepala DLH Kabupaten Pringsewu belum memberikan tanggapan meski telah beberapa kali dikonfirmasi awak media selama tiga bulan terakhir. Sikap bungkam ini makin memperkuat kesan bahwa DLH tidak siap dikritik dan tertutup terhadap publik.
Harapan Publik
Warga Pringsewu kini hanya bisa berharap agar DLH kembali menata ulang prioritasnya. Bila tiket dinas, penginapan, dan SPJ terus jadi fokus utama, lalu siapa yang bertanggung jawab atas gunungan sampah yang terus membusuk di pasar-pasar rakyat?
Post a Comment