Ketua Komisi II DPRD Provinsi Lampung, Ahmad Basuki, mendorong agar pengelolaan alat dan mesin pertanian (Alsintan) yang saat ini berada di bawah Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan, dan Hortikultura (KPTPH) dialihkan ke skema Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).
Menurutnya, langkah ini diperlukan guna mendorong transparansi keuangan dan meningkatkan efektivitas layanan Alsintan kepada petani.
Dana Sewa Tidak Masuk Kas Daerah
Basuki mengungkapkan, hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Lampung menemukan adanya Rp4,4 miliar pendapatan sewa Alsintan yang tidak disetorkan ke kas daerah, melainkan disimpan di rekening brigade Alsintan. Dana tersebut digunakan untuk keperluan pemeliharaan senilai Rp3,1 miliar.
“Dana sewa ini seharusnya masuk ke kas daerah dan tercatat dalam APBD. Tapi justru dikelola secara mandiri, di luar sistem anggaran resmi,” ujarnya, Selasa (8/7/2025).
Ketiadaan Regulasi Jadi Masalah
Ia menambahkan, praktik ini terjadi karena belum ada aturan teknis sebagai payung hukum. Meski regulasi mulai muncul sejak pertengahan 2024, namun aturan turunannya seperti Pergub atau Perkada belum tersedia.
“Akibatnya, uang negara dikelola tanpa mekanisme akuntabilitas. Ini rawan disalahgunakan, bahkan bisa dikategorikan pungli,” tegasnya.
BLUD sebagai Solusi Pengelolaan
Basuki menyarankan skema BLUD sebagai solusi, karena memungkinkan pengelolaan keuangan lebih fleksibel namun tetap terkontrol.
“Kalau dikelola BLUD, semua transaksi resmi dan bisa diaudit. Tinggal dipantau saja jumlah alat, pendapatan, dan efisiensi operasinya,” ucap anggota Fraksi PKB itu.
Evaluasi Total Kinerja Brigade Alsintan
Selain soal keuangan, Basuki juga menyoroti belum maksimalnya kinerja Brigade Alsintan. Ia membandingkan dengan sektor swasta yang dinilai lebih efisien dalam mengelola alat dan jasa pertanian.
“Swasta bisa menutup biaya operasional bahkan beli alat baru. Sementara alat kita terbatas dan pemanfaatannya belum optimal. Ini harus dievaluasi total,” pungkasnya.
Post a Comment