Oleh: Zuli Hendriyanto Syahrin
Rapat Kerja Kementerian Kehutanan (Kemenhut) dengan Komisi IV DPR RI pada 10 Juli 2025 lalu? Jangan anggap itu sekedar rutinitas birokrasi. Menurut pandangan saya, itu adalah panggung krusial yang menentukan denyut nadi hutan Indonesia.
Di tengah gemuruh ambisi Kemenhut untuk "mengaktualisasikan hutan demi pangan, energi, sumber daya air, serta hilirisasi produk hutan dalam mendukung pertumbuhan wilayah," sebuah pertanyaan besar menggantung di udara: Apakah rencana besar Kemenhut 2026, yang disuguhkan Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni, hanyalah janji manis di atas kertas, atau justru terobosan nyata yang akan mengubah wajah kehutanan kita?
Mari kita bedah, dengan kacamata kritis yang menajam, namun tetap menawarkan solusi konkret.
Sasaran Utama: Antara Target Impian dan Realitas yang Menantang
Kemenhut menetapkan target ambisius. Tapi, seberapa kokoh fondasi realitas di balik angka-angka itu, di tengah badai tantangan yang tak main-main?
1. Menurunkan Emisi Gas Rumah Kaca 15%: Sekedar Angka di Atas Kertas yang Rapuh?
Target ini, pantas kita beri apresiasi. Namun, apakah angka 15% itu sudah memeluk erat seluruh emisi dari konversi lahan gambut, derita kebakaran hutan yang terus merajalela, dan izin-izin "lama" yang masih menggerogoti?
Ini bukan cuma soal angka; ini soal nyawa hutan kita. Kemenhut wajib lebih berani, lebih transparan dalam merajut metodologi perhitungan. Libatkan masyarakat adat dan lokal, mereka adalah garda terdepan yang selama ini menjadi tameng konservasi. Jangan cuma fokus pada proyek mercusuar yang seringkali tuli terhadap suara akar rumput.
Dan bicara soal penegakan hukum? Jangan biarkan ia menjadi sekedar retorika usang! Sekaranglah saatnya Kemenhut menunjukkan taring! Para pelaku illegal logging dan perambah hutan harus merasakan hantaman hukum yang setimpal, yang membuat mereka jera.
2. Peningkatan Indeks Desa Membangun (IDM) untuk 600 Desa: Kosmetik Statistik atau Denyut Nadi Pemberdayaan?
Angka 600 desa memang terdengar memesona. Tapi, seberapa dalam sentuhannya? Apakah ini cuma "kosmetik" statistik untuk mempercantik laporan, atau benar-benar meresap ke dalam urat nadi ekonomi, sosial, dan lingkungan?
Kemenhut wajib memastikan ini bukan sekadar bantuan sporadis yang datang lalu menghilang, melainkan pemberdayaan berkelanjutan yang memicu kapasitas lokal. Libatkan mitra strategis, termasuk swasta yang benar-benar peduli. Ingat, desa adalah jantung hutan.
3. Peningkatan PDB Subsektor Kehutanan Rp 136,19 Triliun: Untuk Siapa Kue Kemakmuran Ini Dihidangkan?
Peningkatan Produk Domestik Bruto (PDB) sub sektor kehutanan sebesar 65,23 triliun rupiah pada harga konstan atau sebesar 136,19 triliun rupiah pada harga berlaku. PDB naik, itu bagus. Tapi, mari berhenti sejenak dan bertanya: siapa sesungguhnya yang akan menikmati kue ekonomi ini? Apakah masyarakat lokal yang menggantungkan hidupnya pada hutan, atau justru korporasi raksasa yang semakin gemuk?
Hilirisasi produk hutan harus menjadi perisai bagi kesejahteraan rakyat. Kemenhut harus mendorong skema bagi hasil yang adil dan membuka pintu akses pasar lebar-lebar bagi Produk Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) yang dikelola masyarakat. Jangan sampai pertumbuhan PDB ini bermetamorfosis menjadi kedok eksploitasi hutan.
Arah Kebijakan: Klise Usang atau Terobosan Baru yang Mengguncang
Arah kebijakan yang digariskan Menteri Kehutanan terdengar sangat familiar, seolah melantunkan lagu lama yang sama. Kapan kita akan menyaksikan terobosan yang benar-benar memantik api perubahan?
1. Perlindungan Hutan sebagai Paru-Paru Dunia: Jangan Hanya Indah di Kalimat Tapi Nyata
Tanpa penegakan hukum yang kokoh, kebijakan ini tak ubahnya hiasan belaka. Kemenhut harus berani mencabut izin-izin "bermasalah" dan menindak tegas oknum yang terlibat, tanpa pandang bulu. Transparansi data konsesi dan tutupan hutan? Itu mutlak. Hutan bukan hanya paru-paru dunia, hutan adalah masa depan kita.
2. Penguasaan Hutan yang Berkeadilan: Ujian Sejati untuk Keadilan Agraria yang Sebenarnya
"Berkeadilan"? Kata ini perlu diuji di medan laga realitas pahit di lapangan. Konflik agraria dan tumpang tindih lahan masih menjadi luka menganga yang belum sembuh. Kebijakan ini harus diwujudkan melalui percepatan pengakuan hak masyarakat adat dan skema perhutanan sosial yang memberikan kepastian hukum dan ekonomi. Bukan sekadar "kertas sakti" tanpa ruh implementasi.
3. Pemanfaatan Hutan untuk Ketahanan Pangan dan Energi: Peluang Emas atau Jerat Deforestasi Baru?
Ini adalah peluang besar, tapi awas, jangan sampai berubah menjadi dalih deforestasi. Kemenhut wajib menyusun peta jalan yang jelas untuk agroforestri, silvopastura, dan energi biomassa terbarukan yang benar-benar lestari. Keterlibatan masyarakat lokal dalam perencanaan dan implementasi? Itu harga mati.
4. One Map Policy: Mengakhiri Ego Sektoral, Mewujudkan Tata Ruang yang Sejujurnya
Inisiatif ini krusial, tapi sering terhambat oleh ego sektoral yang menjulang tinggi. Kemenhut harus menjadi motor penggerak sinkronisasi data dan memastikan peta tunggal ini benar-benar menjadi fondasi kebijakan, bukan sekadar pelengkap yang tersimpan rapi.
5. Digitalisasi Layanan Kehutanan: Modernisasi yang Inklusif, Bukan Eksklusif yang Membelenggu
Digitalisasi itu efisien, transparan. Tapi, jangan sampai ia justru memperlebar jurang bagi masyarakat di pelosok. Pendampingan dan pelatihan harus menjadi bagian integral yang tak terpisahkan. Yang terpenting, digitalisasi harus menjadi senjata ampuh membasmi korupsi dan pungutan liar.
Sebaran Kegiatan Berbasis Masyarakat: Janji Manis yang Menuntut Penjaminan Serius
Kegiatan berbasis masyarakat ini menjanjikan sejuta harapan, namun Kemenhut harus menjamin bahwa ini bukan sekadar proyek mercusuar yang tidak berkelanjutan, yang terpusat di wilayah yang mudah dijangkau saja.
1. Fasilitasi UMKM untuk SVLK: Jangan Bebani, Justru Rangkul dan Dampingi
Ini langkah positif untuk legalitas kayu. Tapi, pastikan proses Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK) tidak menjadi beban birokrasi yang rumit dan biaya selangit bagi UMKM. Skema insentif dan pendampingan intensif harus ada agar UMKM mampu bersaing di panggung global.
2. Rehabilitasi Hutan Berbasis Masyarakat: Bukan Sekadar Objek Proyek yang Pasif
Program ini krusial, sangat krusial. Kemenhut harus memastikan bibit berkualitas tinggi dan bernilai ekonomi nyata bagi masyarakat. Pelibatan masyarakat dari fase perencanaan hingga pemeliharaan adalah kunci kesuksesan, bukan hanya sebagai penerima manfaat pasif.
3. Pemanfaatan Jasa Lingkungan & Min-Mikrohidro: Adil dan Berkelanjutan, untuk Siapa?
Inisiatif brilian, sangat brilian. Pastikan skema bagi hasil dari jasa lingkungan itu adil dan lestari. Pembangunan minihidro/mikrohidro harus benar-benar memberdayakan masyarakat tanpa sedikit pun merusak lingkungan yang telah menjadi rumah mereka.
4. Pembinaan Kelompok Tani Hutan: Relevan, Praktis, dan Aplikatif yang Memberi Solusi
Pembinaan itu fondasi, sebuah pilar penting. Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BP2SDM) harus terjun langsung, dengarkan aspirasi petani, dan kembangkan modul pelatihan yang praktis, aplikatif, bukan sekadar tumpukan teori di meja.
5. Pengembangan Perhutanan Sosial Nusantara (Pesona): Membuka Akses, Mensejahterakan KUPS
Ini adalah tulang punggung perhutanan sosial. Kemenhut harus fokus memfasilitasi akses permodalan, pasar, dan teknologi bagi Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS). Peningkatan kelas KUPS tidak boleh hanya formalitas, tapi harus mencerminkan peningkatan nyata dalam produksi dan kesejahteraan mereka.
6. Pelibatan Masyarakat dalam Pencegahan Kerusakan Hutan: Lindungi Penjaga Hutan, Hajar Perusak Hutan
Keterlibatan masyarakat adalah mutlak. Kemenhut wajib menjamin perlindungan hukum bagi mereka yang aktif menjaga hutan dan menghukum tegas para perusak, termasuk korporasi raksasa. Jangan sampai para penjaga hutan dikriminalisasi, sementara para perusak berpesta pora.
Usulan Tambahan Anggaran: Prioritas yang Menggigit atau Sekedar Daftar Belanja Tanpa Bobot?
Usulan anggaran tambahan adalah cerminan prioritas. Tapi, apakah ini akan efektif mengukir perubahan nyata atau justru menjadi "ladang basah" korupsi yang menguras uang negara?
1. Percepatan Rehabilitasi Hutan: Audit Ketat, Hasil Nyata yang Terlihat
Anggaran ini harus disertai audit ketat terhadap kualitas bibit, metode penanaman, dan tingkat keberhasilan. Jangan sampai uang miliaran habis tanpa menampakkan hasil apa pun.
2. Agroforestri untuk Keragaman Pangan: Investasi Cerdas Jangka Panjang yang Menguntungkan
Ini adalah investasi masa depan. Anggaran harus dialokasikan untuk riset, pengembangan model yang sesuai, dan pendampingan intensif bagi petani.
3. Peningkatan Pengamanan dan Pengendalian Kebakaran Hutan: Peralatan Mumpuni, Pertanggungjawaban Harus Jelas
Anggaran vital ini harus memastikan peralatan memadai, personel terlatih, dan sistem pemantauan canggih. Jika terjadi kebakaran skala besar, harus ada pertanggungjawaban yang jelas.
4. Penertiban Kawasan Hutan: Humanis, dengan Solusi, Bukan Sekadar Penggusuran yang Memilukan
Anggaran ini krusial. Tapi, penertiban harus humanis, dengan solusi yang jelas bagi masyarakat terdampak, bukan hanya penggusuran yang menyisakan tangis.
5. Peningkatan Sarana Prasarana Wisata Alam: Ekowisata Berkelanjutan, Libatkan Rakyat, Bukan Penguasa
Potensi besar menanti. Fokus pada ekowisata berkelanjutan, libatkan masyarakat lokal sebagai subjek, dan jangan sampai merusak lingkungan yang menjadi daya tariknya.
6. Peningkatan Tata Kelola Melalui Digitalisasi: Transparan, Bersih Tak Bernoda
Anggaran digitalisasi harus transparan, dengan vendor kompeten dan bebas Korupsi. Jangan sampai proyek ini menjadi "bancakan" bagi segelintir orang.
7. Pemenuhan Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN: Tepat Waktu, Sejalan dengan Kinerja yang Maksimal
Ini hak dasar para abdi negara. Pastikan pembayaran tepat waktu dan tunjangan kinerja sejalan dengan performa, bukan hanya formalitas yang kosong.
Kesimpulan
Secara keseluruhan, pemaparan Menteri Kehutanan memang menunjukkan arah positif. Namun, keberhasilan Kemenhut bukan hanya tentang visi dan misi yang indah, tapi tentang nyali untuk beraksi, integritas untuk bebas dari korupsi, dan kapasitas untuk menerjemahkan janji manis menjadi kesejahteraan nyata bagi rakyat dan kelestarian hutan yang abadi.
Tanpa pengawasan ketat dari Komisi IV DPR RI dan partisipasi aktif seluruh elemen masyarakat, semua rencana ini hanya akan menjadi tumpukan dokumen indah yang tak pernah menyentuh bumi, tak pernah mengubah apa-apa. Mari kita kawal bersama hutan Indonesia, demi masa depan yang berkelanjutan.
Post a Comment