Dishub Lampung Keluhkan Minimnya Anggaran Keselamatan Transportasi di Komisi IV

Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Lampung, Bambang Sumbogo/Faiza

 Minimnya alokasi anggaran untuk keselamatan transportasi menjadi keluhan Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Provinsi Lampung, Bambang Sumbogo, dalam rapat koordinasi bersama Komisi IV DPRD Provinsi Lampung, Kamis (3/7/2025)

Di hadapan para wakil rakyat, Bambang blak-blakan menyebut bahwa anggaran belanja modal di sektor perhubungan sangat tidak memadai, bahkan tidak berpihak pada upaya perlindungan keselamatan pengguna jalan.

“Anggaran kami sangat kecil. Padahal keselamatan transportasi harus menjadi prioritas. Banyak ruas jalan yang tidak memiliki rambu dan penerangan, ini jelas membahayakan,” kata Bambang.

Ia menegaskan, keterbatasan anggaran tersebut berdampak langsung terhadap capaian kinerja dinas yang dipimpinnya. Nilai kinerja menjadi rendah, bukan karena lemahnya perencanaan, melainkan karena tidak adanya dukungan anggaran yang cukup.

“Keselamatan itu seharusnya jadi prioritas. Tapi kenyataannya, nilai kinerja Dishub dinilai jelek karena anggaran kecil. Akhirnya, ini berkontribusi terhadap tingginya angka kecelakaan di Lampung,” tegasnya.

Tak hanya itu, Bambang juga menyoroti proyek jalan nasional yang dibangun melalui Instruksi Presiden (Inpres) pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo. Ia menyebut banyak ruas jalan yang belum dilengkapi dengan rambu lalu lintas maupun lampu penerangan jalan umum (PJU).

“Jalan-jalan Inpres itu mulus, tapi minim rambu dan lampu. Ini sedang kami dorong agar pemerintah pusat memberikan perhatian, karena menyangkut nyawa masyarakat,” ujarnya.

Lebih lanjut, Bambang mengungkap kondisi angkutan umum di Lampung yang kian terpuruk pasca pandemi Covid-19. Ia menyebut keberadaan angkot nyaris hilang dari jalanan, dan saat ini transportasi umum praktis hanya bertumpu pada layanan ojek daring.

“Sejak pandemi, banyak perusahaan angkutan gulung tikar. Angkot hampir habis. Sekarang kita hanya bergantung pada ojek online. Kalau tidak ada langkah konkret, transportasi publik bisa benar-benar mati,” tandasnya.

Bambang berharap ada terobosan kebijakan dari pemerintah daerah maupun pusat untuk menyelamatkan sektor angkutan umum, yang selama ini menjadi tulang punggung mobilitas masyarakat kecil.