Banyak Masalah, Kepsek SMA-SMK Swasta di Bandar Lampung Mengadu ke DPRD Lampung

Sejumlah Kepala Sekolah dari Forum Komunikasi Kepala Sekolah (FKKS) SMA-SMK Swasta Kota Bandar Lampung menyampaikan sederet persoalan kepada Komisi V DPRD Provinsi Lampung, Senin (7/7/2025).

Pertemuan yang berlangsung di kantor DPRD tersebut diterima oleh anggota Komisi V yakni Syukron Muchtar (PKS), M. Junaidi (Demokrat), dan Budhi Condrowati (PDIP).

Sekolah Swasta Kian Terjepit

Dalam pertemuan itu, para kepala sekolah memaparkan berbagai masalah yang mereka hadapi, antara lain ketimpangan dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB), sistem zonasi, pendirian sekolah baru, serta distribusi siswa yang dinilai tidak adil.

Kepala SMK PGRI Bandar Lampung, M. Iqbal, mengungkapkan kekhawatirannya akan semakin menurunnya daya saing sekolah swasta.

“Setiap tahun, ratusan ruang kelas di sekolah swasta kosong. Ada yang hanya menerima 20 siswa per angkatan. Ini jelas mengancam eksistensi kami,” tegasnya.

Ia juga menyoroti paradoks akreditasi, di mana sekolah negeri dengan akreditasi rendah tetap bisa menampung ribuan siswa, sementara sekolah swasta yang lebih berkualitas justru sepi peminat.

“Akreditasi jadi kehilangan makna. Ini ironis,” sambung Iqbal.

Soroti Keberadaan Sekolah Siger dan Permintaan Unggah Ijazah

FKKS turut menyoroti keberadaan Sekolah Siger, yang disebut menumpang di gedung sekolah negeri dan menarik banyak siswa. Keberadaan sekolah ini dianggap memperparah kondisi sekolah swasta yang tengah terpuruk.

“Kalau butuh sekolah baru, silakan. Tapi kenapa harus di tengah sekolah swasta yang sedang berjuang bertahan?” tanya Iqbal.

Kepala SMA Gajah Mada Bandar Lampung, Maryadi Saputra, menambahkan keluhan soal instruksi unggah PDF ijazah oleh Dinas Pendidikan, yang dinilai tidak memiliki dasar hukum.

“Banyak ijazah tidak diambil karena siswa pindah atau terkendala ekonomi. Tapi kami tetap diminta unggah PDF-nya, padahal tidak ada aturannya dalam Permendikbud,” keluhnya.

Hanya 11 dari 52 Sekolah yang Masih Bertahan

FKKS mencatat, dari 52 SMA-SMK swasta di Bandar Lampung, hanya 11 sekolah yang masih dinilai layak bersaing. Bahkan, empat SMK swasta tidak menerima siswa sama sekali pada tahun ini.

“Kami sudah terlalu sering datang ke dewan, tapi hanya didengarkan tanpa solusi. Kami tidak ingin basa-basi. Ini soal kelangsungan pendidikan swasta di Lampung,” tegas Iqbal menutup pertemuan.