Lampung Tengah - Rencana Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah untuk kembali mengajukan pinjaman daerah menuai penolakan keras dari internal partai pengusung kepala daerah sendiri. Kali ini, suara lantang datang dari Mantan Ketua DPRD Lampung Tengah yang juga Ketua DPC PDI Perjuangan Lampung Tengah, Sumarsono, yang secara tegas menyatakan ketidaksetujuannya atas rencana pinjaman tersebut.
Sumarsono menyatakan dukungannya penuh terhadap sikap politik Fraksi PDI Perjuangan di DPRD Lampung Tengah, yang telah lebih dulu menyarankan agar Bupati Ardito Wijaya menunda rencana pinjaman daerah tersebut.
“Saya sepakat dengan apa yang disampaikan saudara I Kade Asian Nafiri. Saat ini belum waktunya Lampung Tengah mengajukan pinjaman. Kepala daerah baru saja dilantik. RPJMD belum ada. Jangan buru-buru membebani APBD dengan utang,” tegas Sumarsono dalam keterangannya kepada media, Sabtu (15/6/2025).
Sumarsono menyindir keras pola pikir yang terlalu cepat melompat pada urusan pembiayaan lewat pinjaman, sementara perangkat perencanaan pembangunan seperti RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) belum terbentuk.
“Belum ada RPJMD yang sah, kok sudah mau minjam? Visi-misi kepala daerah saja belum tergambar dalam dokumen resmi, bagaimana bisa kita bicara pinjaman? Ini bukan soal setuju atau tidak setuju. Ini soal tata kelola pemerintahan yang waras, bukan sekadar memenuhi birahi ambisi proyek,” tambahnya.
Ia juga mengingatkan bahwa Lampung Tengah pernah memiliki pengalaman pahit dalam hal pinjaman, yakni melalui program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) beberapa tahun lalu. Kala itu, pinjaman dari PT SMI digunakan untuk infrastruktur, namun dampaknya terhadap peningkatan ekonomi masyarakat masih dipertanyakan.
“Kita ini pernah berutang dalam skema PEN. Lihat hasilnya. Apa benar ada dampak signifikan bagi taraf hidup rakyat? Kalau memang ada, mana datanya? Sekarang belum juga belajar dari pengalaman itu, sudah bicara utang lagi? Jangan ulangi kesalahan yang sama,” ujar Sumarsono.
“Jangan Ulangi Birahi Berutang”
Pernyataan Sumarsono memperkuat kritik yang sebelumnya disampaikan oleh anggota Fraksi PDIP DPRD Lampung Tengah, I Kade Asian Nafiri, yang secara terbuka meminta agar rencana pinjaman daerah ditahan setidaknya hingga tahun anggaran 2026 yang dimuat media online lampost.
“Kalau betul mau melakukan pinjaman daerah, kalau menurut saya tahan dulu lah. Kami khawatir terjadi ketimpangan APBD untuk bayar pokok hutang dan bunganya. Apalagi ini baru pelantikan kepala daerah, kurangi dulu lah birahi-birahi seperti itu,” tegas Kade Asian dalam rapat di DPRD, Rabu (11/6/2025).
Ia menekankan bahwa tanpa RPJMD baru, maka setiap keputusan strategis seperti pinjaman akan rawan tidak selaras dengan arah pembangunan bupati terpilih.
“Maaf saja, bupati belum tahu seperti apa kondisi riil di bawah. RPJMD belum disusun, kalau sekarang pinjam, berarti masih pakai RPJMD lama. Ini bukan soal teknis, tapi soal arah pembangunan yang terintegrasi, sesuai dengan janji kampanye kepala daerah itu sendiri,” jelasnya.
Antara Etika Politik dan Tanggung Jawab Fiskal
Sumarsono menegaskan, PDIP sebagai partai yang mengusung Ardito–Komang dalam Pilkada 2024 tetap mengedepankan tanggung jawab moral untuk mengawal kebijakan publik agar tidak menyimpang dari nilai-nilai kerakyatan dan keberlanjutan fiskal.
“Kami partai yang punya etika. Kami tidak akan membiarkan kepala daerah yang kami usung terjerumus dalam keputusan yang merugikan rakyat. Justru karena kami partai pengusung, maka kami harus lebih keras mengingatkan,” katanya.
Menurutnya, kewarasan dalam pengelolaan anggaran harus menjadi prioritas. Apalagi di tengah masa transisi pemerintahan, ketika adaptasi kepala daerah terhadap realitas birokrasi dan fiskal masih berlangsung.
“Jangan asal gas. Ini soal uang rakyat. Jangan anggap PDIP akan diam karena yang berkuasa adalah kader atau orang yang kami usung. Justru PDIP itu sekolahnya loyalitas dan integritas. Kita tidak ajarkan nurut membabi buta pada kekuasaan, apalagi kalau itu berisiko merugikan rakyat,” tegas Sumarsono.
Evaluasi dan Kejelasan Manfaat
Pernyataan tegas ini sekaligus membuka ruang evaluasi terhadap utang-utang sebelumnya. Sumarsono menyebut pentingnya audit dampak dari pinjaman PEN yang telah lalu, agar publik mendapat gambaran jelas tentang efektivitas program berbasis utang tersebut.
“Kalau memang program dari pinjaman sebelumnya sukses, tunjukkan bukti. Mana kenaikan indeks pembangunan manusia? Mana peningkatan pendapatan masyarakat? Mana pengurangan kemiskinan? Kalau tidak ada itu semua, lalu utangnya kemarin ke mana?” tandasnya.
Peringatan Terbuka untuk Ardito
Sebagai penutup, Sumarsono menyinggung posisi kepala daerah terpilih sebagai amanah partai, bukan panggung bebas untuk menjalankan agenda pribadi.
“Pak Ardito dan Pak Komang adalah pasangan yang kami usung. Tapi bukan berarti mereka bisa seenaknya mengambil keputusan tanpa pertimbangan. Kami akan berdiri di sisi rakyat, bukan di belakang kekuasaan yang buta arah,” ucapnya.
“Sekali lagi, tahan dulu birahi-birahi proyek dan utang itu. Bangun dulu pondasi perencanaannya. Buat dulu RPJMD yang matang. Lalu bicaralah pada rakyat, DPRD, dan partai. Kalau semua setuju dan terbukti urgen, barulah pinjam. Jangan membalik logika pembangunan,” pungkasnya.
Post a Comment