Ketua DPRD Lampung Dukung Kebijakan Pemprov Gratiskan Pendidikan dan Hapus Uang Komite Sekolah

Ketua DPRD Provinsi Lampung, Ahmad Giri Akbar, menyatakan dukungan penuh terhadap kebijakan Pemerintah Provinsi Lampung yang menggratiskan seluruh biaya pendidikan, termasuk menghapus pungutan uang komite di jenjang SMA, SMK, dan SLB mulai tahun ajaran 2025/2026.

Menurut Giri, pendidikan adalah hak dasar setiap warga negara dan merupakan kunci utama dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM).

“Sudah sepatutnya kebijakan sekolah gratis untuk jenjang SMA, SMK, dan SLB kita jadikan sebagai langkah strategis yang harus terus diperkuat dan dijaga keberlanjutannya,” ujar Giri, Sabtu (7/6/2025).

Untuk menjamin keberlangsungan program tersebut, DPRD Lampung berkomitmen mendukung alokasi anggaran yang memadai. Selain itu, DPRD juga akan mengawasi implementasi program agar berjalan secara transparan, akuntabel, dan tepat sasaran.

“DPRD juga mendorong peningkatan kualitas pendidikan, mulai dari sarana dan prasarana, peningkatan kompetensi guru, hingga layanan pendidikan inklusif,” tambah Giri.

Ia turut mengajak seluruh elemen masyarakat—termasuk orang tua, pendidik, dan pemangku kepentingan lainnya—untuk bersama-sama menyukseskan program pendidikan gratis demi masa depan generasi muda yang lebih baik.

Sebelumnya, Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Djausal, secara resmi mengumumkan kebijakan penghapusan pungutan uang komite bagi seluruh siswa SMA, SMK, dan SLB negeri se-Provinsi Lampung. Kebijakan ini merupakan bagian dari prioritas pembangunan SDM unggul di Bumi Ruwa Jurai.

“Mulai sekarang, tidak boleh ada lagi pungutan uang komite untuk siswa SMA. Segala kebutuhan sekolah akan kita bantu lewat APBD. Saya minta dukungan semua pihak untuk memperbaiki kualitas pendidikan kita,” tegas Gubernur dalam pengarahan kepada para kepala sekolah, Kamis (5/6/2025).

Ia juga menyoroti capaian pendidikan di Lampung yang masih rendah. Dari 352 sekolah negeri, hanya 20 yang berhasil meloloskan siswanya dalam Ujian Tulis Berbasis Komputer (UTBK). Bahkan, terdapat 49 sekolah yang tidak meloloskan satu pun siswanya ke perguruan tinggi.

“Kita tidak akan mampu memajukan Indonesia jika SDM kita tertinggal. Kalau anak-anak Lampung tidak disiapkan sejak sekarang, mereka akan kalah bersaing dengan SDM dari luar,” tandasnya.

Gubernur juga menekankan pentingnya peran guru dan kepala sekolah dalam membentuk generasi penerus.

“Ajari mereka dengan penuh kasih, keikhlasan, dan ketulusan. Kita sedang membangun fondasi masa depan Lampung,” ucapnya.

Lebih jauh, Gubernur merancang pembentukan 35 sekolah unggulan di berbagai kabupaten/kota, memperkenalkan mata pelajaran pilihan baru untuk siswa kelas 12 seperti bahasa Jepang, Korea, dan Arab, serta mengarahkan tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) untuk mendukung sektor pendidikan.

Sebagai indikator keberhasilan kepala sekolah, Gubernur menetapkan tiga tolok ukur: jumlah lulusan yang masuk perguruan tinggi, terserap di dunia kerja, dan yang mampu menjadi wirausahawan.

“Saya titipkan masa depan Lampung dan visi Indonesia Emas 2045 kepada para kepala sekolah,” tutup Gubernur.

Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung, Thomas Amirico, menegaskan bahwa penghapusan uang komite merupakan wujud nyata dari komitmen Pemprov terhadap kemajuan pendidikan.

“Pak Gubernur punya komitmen kuat. Insyaallah seluruh biaya operasional sekolah akan ditanggung melalui APBD, sehingga orang tua tidak lagi dibebani biaya tambahan,” ujar Thomas.