Pansus DPRD Juga Soroti Kinerja Bank Lampung, Evaluasi Total

Kinerja Bank Lampung menjadi salah satu yang paling disorot oleh Pansus DPRD Lampung. Hal ini saat terungkap saat disampaikan dalam paripurna pansus laporan pertanggungjawaban kepala daerah 2024, Selasa (6/5).

Dalam laporan pansus, saat ini banyak nasabah beralih dari Bank Lampung ke Bank lain, terutama para ASN di Lingkungan Pemerintahan Provinsi Lampung.

Buruknya kinerja Bank Lampung, berdampak juga dengan beralihnya dua kabupaten di Lampung ke bank lain soal urusan Perbankan, yakni Pesisir Barat dan Lampung Utara.

Anggota DPRD Lampung, Munir A. Haris, meminta agar Bank Lampung melakukan evaluasi, introspeksi total dan atau menyeluruh dalam kerja-kerja perbankannya.

“Misalnya, dalam pengajuan pinjaman atau gadai SK ASN berikan bunga yang rendah dan tidak dipersulit pengajuanya, ” ungkap politisi PKB ini, Rabu (7/5).

Menurut, Munir beralihnya dua kabupaten di Lampung ke Bank Lain dalam transaksi perbankannya adalah tamparan keras bagi Bank Lampung. Kasus ini menambah rentetan buruknya kinerja bank kebanggan masyarakat Lampung ini yang sudah berdiri sejak 1964.

“Jangan kaget mungkin kabupaten lain akan ikut beralih ke bank lain dalam melakukan transaksi perbankannya. Jika ASN Lampung saja beralih ke perbankan lain apalagi masyarakat umum,” tuturnya.

Selain itu, Munir juga menyoroti status Bank Lampung yang saat ini masih marger dengan Bank Jatim. Disebabkan, tidak memenuhi target

modal inti minimum sebesar Rp 3 Triliun sesuai Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK).

“Ya, saran saya memang harus ada evaluasi di Bank Lampung secara menyeluruh. Misalnya, anggaran operasional komisaris dan direksi kalau berpergian tidak harus juga menggunakan pesawat VVIP. Atau kendaraan operasional tidak perluenggunakan Mobil Land Cruiser atau Mercy, cukup menggunakan Innova atau Fortuner saja. Karena, memang bukan rahasia umum komisaris itu menggunakan fasilitas yang mewah-mewah, ” terangnya.

Selain itu, dia juga menyoroti besarnya tantiem di Bank Lampung bagi komsiaris dan direksi yang tidak sesuai dengan kondisi Bank Lampung saat ini.