Jakarta, 28 April 2025 – Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat Forum Muda Lampung (FML) Iqbal Farochi memberikan tanggapan tegas terkait kegiatan halal bihal yang diadakan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Lampung bersama para pengusaha di sebuah hotel mewah. Menurut informasi yang diterima, kegiatan tersebut dilaksanakan tanpa adanya pencantuman dalam pagu anggaran, yang memunculkan pertanyaan akan transparansi dan akuntabilitas penggunaan dana publik. Dan terkait jawaban dari sekdis DKP prov Lampung bahwa ini menggunakan Dana dari pihak ketiga, patut di duga ini ada unsur Gratifikasi!!
Mahasiswa Magister di Universitas Negeri Jakarta ini pula menyatakan, “Kami sangat menyayangkan sikap DKP Provinsi Lampung yang mengabaikan instruksi dari Presiden Prabowo mengenai pentingnya efisiensi, terutama dalam hal kegiatan serimonial di tengah kondisi perekonomian yang masih rentan. Kegiatan seperti ini seharusnya tidak menjadi prioritas, terutama kegiatan yang tidak masuk Program Dinas sehingga tentu tidak ada untuk anggaran kegiatan dinas pada kegiatan tersebut .”
Lebih lanjut, FML menegaskan bahwa tindakan ini mencerminkan ketidakpatuhan terhadap arahan pemerintah yang menekankan pada penghematan dan efisiensi, serta sangat rawan KKN. Oleh karena itu, FML meminta agar Kepala Dinas DKP Provinsi Lampung untuk segera mundur dari jabatannya. “Kami menilai bahwa perlu ada langkah tegas untuk menjaga integritas dan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah,” ujar Sekjend FML.
FML juga mendorong masyarakat untuk lebih kritis dan peduli terhadap penggunaan anggaran daerah, serta meminta dukungan semua pihak untuk mendorong transparansi dan akuntabilitas dalam setiap kegiatan yang melibatkan dana publik.
Kegiatan yang tidak sesuai dengan prinsip efisiensi dan tranparansi seperti ini harus dievaluasi agar ke depan tidak terulang kembali. FML berkomitmen untuk terus mengawasi dan memberikan masukan konstruktif demi kemajuan serta kesejahteraan masyarakat Lampung.
Post a Comment