DPRD Lampung Minta Pemerintah Pusat Terapkan Bea Masuk Impor Hadapi Tarif Trump


Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump resmi menetapkan kebijakan tarif impor untuk hampir semua negara mitra dagang.

Indonesia dikenakan tarif sebesar 32 persen, sementara negara ASEAN lainnya dikenakan tarif bervariasi, mulai dari 10 persen hingga 49 persen.

Hal ini akan memengaruhi berbagai sektor ekspor utama yakni garmen, peralatan listrik, alas kaki, dan minyak nabati. Dampaknya juga akan berpengaruh pada petani-petani di Indonesia

Anggota Komisi II DPRD Provinsi Lampung, Mikdar Ilyas, meminta pemerintah pusat untuk menerapkan kebijakan bea masuk terhadap barang-barang impor. Menurutnya, kebijakan ini penting untuk melindungi petani lokal dari serbuan produk luar negeri.

“Kita banyak mengimpor bahan baku dari luar negeri, salah satunya gandum dari Amerika. Kalau Amerika saja mulai menerapkan bea masuk, negara lain bisa ikut. Ini bisa jadi ancaman serius bagi petani kita,” kata Mikdar.

Ia menjelaskan bahwa presiden terpilih, Prabowo Subianto, memang berencana membuka keran impor seluas-luasnya demi menciptakan persaingan yang sehat. Namun, menurut Mikdar, kebijakan tersebut perlu diimbangi dengan penerapan bea masuk yang cukup tinggi, khususnya untuk komoditas yang juga diproduksi di dalam negeri.

“Kalau barang impor masuk tanpa bea masuk yang memadai, petani lokal akan kesulitan bersaing. Misalnya singkong, kalau impor dari Thailand atau Vietnam tidak dikenai bea masuk, petani kita bisa terpukul,” jelasnya.

Ia menambahkan, petani di negara-negara seperti Thailand punya produktivitas tinggi. Dengan hasil panen yang besar, mereka tetap untung meski menjual dengan harga murah.

Sementara itu, petani Indonesia masih menghadapi banyak kendala, mulai dari biaya produksi tinggi tetapi hasil panen yang rendah.

Selain sektor pertanian, Mikdar juga menyoroti sektor peternakan. Ia menilai rencana impor daging sapi dari Australia perlu dikaji ulang karena bisa berdampak negatif bagi peternak lokal.

Komisi II DPRD Lampung, lanjutnya, akan mendorong pemerintah daerah untuk menyampaikan aspirasi ini ke kementerian terkait agar bisa menjadi pertimbangan dalam penyusunan kebijakan perdagangan nasional.

“Pemerintah, baik pusat maupun daerah, harus hadir untuk petani. Bukan cuma urusan ekspor-impor, tapi juga pembinaan agar petani kita bisa lebih produktif dan kompetitif,” tegas politisi Gerindra ini

Mikdar juga mendorong pemerintah untuk mencari pasar ekspor baru, seperti Tiongkok, yang saat ini menerapkan tarif tinggi terhadap barang impor dari Amerika. Hal ini bisa menjadi peluang bagi produk Indonesia untuk menembus pasar global.

“Pak Prabowo juga sudah bilang, kita harus cerdas melihat peluang ekspor di tengah situasi global yang berubah. Tapi jangan sampai petani dan pelaku usaha lokal kita justru dirugikan,” pungkasnya.

Post a Comment

Previous Post Next Post