ASN Harus Netral Dalam Pilkada 2024.

Wakil Menteri Dalam Negeri, Bima Arya Sugiarto melakukan kunjungan kerja ke Bandar Lampung,sabtu 23 November 2024, guna melakukan monitoring persiapan Pilkada 2024 di Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Bandar Lampung. Ia memberikan peringatan tentang netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) hingga menghentikan penyaluran bansos jelang pencoblosan.

"Surat edaran khusus dari Mendagri untuk ASN agar tetap netral, termasuk kepala desa walaupun bukan ASN tapi bisa terkena pasal kalo memang ada bukti dan terbukti dari Bawaslu. Sangsinya bisa sampai pemberhentian kepala desa itu ", ujar Bima.

Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) telah menerbitkan Surat Edaran (SE) kepada pemerintah daerah (pemda) yang mengatur penundaan distribusi bantuan sosial (bansos) dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) menjelang Pilkada Serentak 2024.

Bima menegaskan aturan tersebut dikecualikan kepada daerah yang mengalami bencana, seperti Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT).

"Jadi, perlu dipahami bahwa bansos ini ditunda terutama yang bersumber dari APBD," kata Bima.

Menurutnya, pemberhentian bansos sementara ini muncul akibat banyak laporan di mana para kontestan pemilu khawatir dan curiga dengan penyalahgunaan kekuasaan.

"Ada yang terkait dengan incumbent, ada yang terkait dengan yang hari ini punya kewenangan juga untuk menyalurkan itu. Artinya ini bukan tertuju pada 1 atau 2 kelompok saja, tapi ini bisa terjadi di mana saja oleh siapa saja," ujarnya.

"Selanjutnya tidak boleh ada langkah-langkah pengaturan kepegawaian, jadi kita pastikan beberapa hari ke depan tidak ada pergeseran kepegawaian dan promosi, Jadi semua harus izin kepada Mendagri,"

Saya datang ke Lampung karena memiliki kedekatan dengan Kapolda. Dinamika Pilkada di Bandar Lampung dan Lampung Selatan cukup lumayan karena ada head to head yang cukup banyak," katanya.

Bima juga mengingatkan para honorer untuk tidak terbuai dengan janji-janji pengangkatan menjadi ASN oleh calon kepala daerah.

"Kami rapat dengan Komisi II untuk hati-hati dengan janji pengangkatan honorer, karena kita harus menghargai sistem yang sudah ada," tambahnya.

Dalam kesempatan ini, ia juga menyampaikan apresiasinya terhadap koordinasi yang terjalin antara Forkopimda (Forum Koordinasi Pimpinan Daerah) Lampung, yang menurutnya telah bekerja sama untuk memastikan kelancaran peroses pilkada.