Ada lebih dari 2.000 izin pertambangan yang dicabut Menteri Bahlil Lahadalia sejak ia menjadi Ketua Satuan Tugas Penataan Lahan dan Penataan Investasi. Mandat ini merupakan perintah dalam Peraturan Presiden Nomor 70/2023 tentang Pengalokasian Lahan bagi Penataan Investasi. Padahal, dalam Undang-Undang Mineral dan Batu Bara, kewenangan mencabut izin usaha pertambangan ada di Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.
Masalahnya, kewenangan itu dipakai tak fair dan adil. adanya konsesi tambang nikel yang tak produktif dan tidak beroperasi tapi masuk dalam daftar pencabutan. Ternyata perusahaan itu milik Menteri Investasi Bahlil Lahadalia sendiri.
Saya Rexi kurniawan selaku KETUA PRESIDIUM KOMID08 , Relawan online dari Bapak Prabowo subianto , Secara hormat untuk memohon dan mempertimbangkan keterlibatan bahlil untuk bergabung dalam kabinet Prabowo -Gibran nanti , di karenakan keterlibatan Bahlil Bergabung dalam tim Kemenangan Prabowo-gibran kemarin. Yang kami takutkan bahlil. Ini masuk dalam radar Kabinet Prabowo - Gibran 2024
Karna kami tidak ingin nama bapak prabowo subianto tercoreng dalam kacamata masyarakat memasukan Menteri yang terindikasi dalam kasus pertambangan
Post a Comment