Tahun 2023, Pemprov Lampung Sudah Salurkan DBH untuk Empat Triwulan

Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung menyebut sudah menyalurkan dana bagi hasil (DBH) untuk empat triwulan pada tahun 2023.

Bahkan, total anggaran yang disalurkan untuk DBH kabupaten/kota di Tahun 2023 tersebut mencapai Rp1,2 triliun.

Hal itu disampaikan Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Lampung Fahrizal Darminto saat diwawancarai di ruang kerjanya.

“Tahun 2023, kita sudah menyalurkan empat triwulan DBH. Termasuk DBH rokok untuk tiga triwulan,” ungkap Fahrizal Darminto, Rabu (3/1/2024).

Fahrizal Darminto mengatakan, total anggaran yang sudah disalurkan untuk pembayaran DBH kabupaten/kota mencapai angka Rp1,2 triliun.

“Realisasi anggaran kita kan Rp6,4 triliun dan Rp1,2 triliun sudah kita transfer ke kabupaten/kota,” ungkap Sekdaprov Lampung.

Menurut Sekdaprov, setiap tahunnya, pemprov selalu membayarkan DBH ke kabupaten/kota untuk empat triwulan.

Dia menjelaskan, tahun lalu, pemprov membayarkan DBH untuk triwulan II, III dan IV tahun 2022 serta triwulan I tahun 2023.

“Jangan melihat triwulannya. Yang jelas tahun 2023, kita sudah transfer empat triwulan,” tegasnya.

Fahrizal juga menyebutkan, hal itu dikarenakan pada tahun 2019, Pemprov Lampung memiliki beban anggaran Rp1,7 triliun.

Jumlah itu terdiri dari utang DBH ke kabupaten/kota, pinjaman PT SMI dan pelepasan aset Waydadi yang belum terealisasi.

“Ini kan dampak masa lalu. Jadi pada 2019 kita defisit anggaran Rp1,7 triliun. Atas kerja keras kita semua sudah bisa kita selesaikan,” jelasnya.

Fahrizal juga menegaskan, bisa saja DBH tahun 2023 langsung dibayarkan sekaligus.

“Bisa, tapi anggaran kita tidak cukup. Kalau mau dibayarkan semua ke DBH yang lain macet,” ungkapnya.

Terlebih, dia menilai, penggunaan APBD sudah ada peruntukkannya masing-masing. Sehingga sudah ada pos-posnya masing-masing.

“Jadi dari anggaran yang kita miliki, 20 persen untuk pendidikan, 10 persen kesehatan, 40 persen infrastruktur. Belum lagi untuk membayar gaji guru, operasional dan lain-lain,” tandasnya.

Sehingga, Fahrizal memastikan, seluruh pelayanan dasar bisa telaksana dengan baik.

“Jangan sampai nanti ada yang tidak bisa jalan. Misalnya gaji tidak terbayar dan sebagainya,” ucapnya.

Fahrizal berharap, pendapatan daerah Pemprov Lampung bisa meningkat di Tahun 2024.

“Supaya realisasinya (DBH) lebih baik lagi,” pungkasnya. (*)