Adanya dugaan banyak kecurangan, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Lampung meminta penundaan pengumuman hasil Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tingkat SMA 2023.
Terungkap, sekolah mengakui bahwa titik koordinat zona itu bisa diatur dan sekolah tidak pernah melakukan verfikasi faktual terkait lokasi peserta PPDB, sekolah percaya saja dengan berkas administrasi calon siswa.
“Atas dasar temuan tersebut, kami minta pengumuman PPDB ditunda,” kata Ketua Komisi V DPRD Lampung Yanuar Irawan pada Rapat Paripurna menghadirkan lima SMA terkait PPDB di Gedung DPRD Provinsi Lampung, Rabu (21/6/2023).
Menurut Yanuar Irawan, persoalan PPDB jangan dianggap remeh karena menyangkut masa depan para siswa. Selama sistem zonasi ini berlaku, korbannya anak-anak dari di kecamatan sekolah itu. Daftar di kecamatan lain, tidak akan lolos karena zonasinya jauh.
Ketua DPRD Lampung Mingrum Gumay meminta Gubernur Lampung Arinal Djunaidi dan Wakil Gubernur Lampung Chusnunia Chalim agar ikut mencermati permasalahan PPDB ini. Terkait pendidikan ini nanti dari Komisi V bisa dibicarakan agar dicarikan solusi yang terbaik.
Hal senada di utarakan ketua ormas ORI Lampung M Rasyid Azis dia mengatakan disekitar SMA 2 Bandar Lampung berdasarkan data data investigasi pihaknya banyak pendaftar zonasi menggunakan Kartu Keluarga warga sekitar yang bermukim di Sekitar sekolah tersebut.
” Padahal siswa siswi pendaftar zonasi adalah warga yang tinggal di luar zalur zonasi.
Kalau hanya bermodal KK ( kartu keluarga) warga yang tinggal tidak jauh dari SMAN 2 Bandar Lampung, pelajar tidak perlu belajar atau les dalam mengejar prestasi. Masuk di KK saja pasti diterima karena jaraknya berdekatan dengan sekolah.” Ujar Rasyid Azis.
Tambah Rasyid, pihak sekolah seolah tutup mata terhadap pemakaian KK warga sekitar. Tidak adanya tim verifikasi yang benar benar lakukan pengecekan terkait adanya warga di luar zonasi yang menumpang KK warga sekitar sekolah, ” akhir Rasyid.(
Post a Comment