Pemprov Lampung Ikuti Rapat Pengendalian Inflasi Daerah Bersama Menteri Dalam Negeri RI


Bandar Lampung,-  Sekretaris Daerah Provinsi Lampung, Fahrizal Darminto, mengikuti Rapat Pengendalian Inflasi Daerah secara daring, di Ruang Command Center Lt.II Dinas Kominfotik Provinsi Lampung, Senin (10/04/2023).


Sebagai antisipasi meningkatnya permintaan bahan pangan, barang dan jasa dalam dua minggu kedepan menjelang Hari Raya Idul Fitri 1444 H dan masa liburan, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian yang memimpin langsung rakor tersebut meminta kepala daerah untuk segera melakukan langkah-langkah antisipasi.

Mendagri meminta para kepala daerah untuk turun ke bawah, memberikan bansos bagi yang tidak mampu baik tunai maupun non tunai. Kemudian, menggelar operasi pasar murah dengan mengalokasikan Belanja Tak Terduga (BTT) serta mengajak masyarakat yang mampu ataupun perusahaan untuk menggunakan dana CSR.

Selain itu, Mendagri juga meminta kepala daerah untuk segera melakukan pengecekan guna memastikan kecukupan supply pangan.

“Pastikan supply pangan itu semua ada, jangan sampai kekurangan. Kalau kurang, segera cek dan lakukan kerjasama antar daerah atau koordinasi dengan kementerian perdagangan, Badan Pangan Nasional, Bulog, untuk mencukupi supply daerahnya masing-masing,” kata Mendagri.

Terakhir, Mendagri meminta kepala daerah melakukan intervensi jika terjadi kenaikan pada komoditas tertentu. Dalam rakor tersebut, Mendagri mencontohkan bahwa pada beberapa daerah telah melakukan intervensi berupa subsidi transportasi.

“Beberapa daerah memberikan bantuan bagi pengusaha yang memasukkan barangnya dari luar, dibantu subsidi transportasi, jadi (komoditas) dijual dengan harga yang sama dengan harga pembeliannya di daerah itu. Ini harus digencarkan dalam dua minggu ini menjelang lebaran,” kata Mendagri.

Sesuai arahan Mendagri, Sekdaprov Fahrizal Darminto seusai Rakor mengatakan akan menggelar pasar murah, melakukan pemberian bansos bagi kaum duafa, mengintervensi kenaikan harga dan mengecek kecukupan supply, serta memastikan tidak ada penimbunan bahan pokok. (Dinas Kominfotik Provinsi Lampung).

Post a Comment

Previous Post Next Post