Jakarta, - Mengawali tahun 2023, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bersama Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK) kian giat mendorong implementasi penggunaan JAGA.id di sektor pelabuhan. Tak hanya untuk memperbaiki sistem guna mencegah terjadinya korupsi, upaya tersebut juga dilakukan untuk mendorong terciptanya pelayanan yang lebih baik lagi.
Dalam pertemuan bertajuk “Tindak Lanjut JAGA Pelabuhan”, KPK mengundang 16 Kementerian/Lembaga (K/L) yang tergabung dalam Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) sebagai pelaksana aksi pencegahan korupsi 2021-2022 dan _stakeholder_ penyedia jasa di pelabuhan. Wakil Ketua KPK, Nurul Ghufron menegaskan, kegiatan ini bertujuan untuk menyatukan komitmen K/L agar responsif terhadap segala bentuk aduan masyarakat yang terkendala dalam pelayanan.
“Upaya sesungguhnya bukan hanya perubahan sistem, tapi komitmen. Ubah komitmen menjadi melayani yang tepat secara efisien. Komitmen itu yang kita kemas bersama,” pesan Ghufron dalam pertemuan di Gedung ACLC KPK, Jakarta Kamis (2/2/2023).
Lebih lanjut, Nurul Ghufron menyampaikan bahwa hadirnya platform JAGA.id adalah untuk menilai sejauh mana pelayanan lembaga dan seberapa luas penggunanya memanfaatkannya. Kanal keluhan yang tersedia dapat dijadikan pembelajaran bagi K/L pelabuhan, sekaligus mengidentifikasi kebutuhan dan keinginan masyarakat.
Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK sekaligus Koordinator Stranas PK Pahala Nainggolan menyampaikan, kegiatan yang diinisiasi KPK bersama 4 lembaga lainnya yang tergabung dalam Tim Stranas PK ini dipandang penting, mengingat urgensi sektor ekspor impor yang memiliki risiko korupsi tertinggi.
“Upaya implementasi JAGA.id Pelabuhan ke depannya harus terus bersinergi. Di dalam kanal keluhan butuh disediakan literasi, respon terhadap keluhan, dan perlu tindak lanjutnya tentang penyampaian progres pelabuhan,” ungkap Pahala.
Post a Comment