Musyawarah Rakyat (Musra) XI Lampung belum membuahkan hasil. Ketua Panitia Nasional Musra panel Barus dan rombongan walkout saat acara berlangsung di GOR Sumpah Pemuda PKOR Way Halim, Bandar Lampung, Minggu (18/12).
Alasannya, panita nasional menolak diadakannya voting manual dengan surat suara dan menginginkan penghitungan suara hanya lewat e-voting yang terintegrasi ke pusat.
"Kami baru tau semalam keberatan itu karena kami pikir ini hanya soal teknis. Soal e-voting juga tidak ada aturan bakunya, jadi relawan Jokowi di Lampung berinisiatif agar ada vote manual," kata Ketua Panitia Pengarah Musra XI Lampung Abu Hasan usai acara.
Ia menjelaskan, akibat panitia nasional walkout e-voting yang harusnya dilakukan oleh 2053 peserta yang hadir, batal. Namun, pihaknya tetap melanjutkan voting manual yang akhirnya diiisi lebih dari 1800 orang.
"Kami bukan menolak e-voting, tapi menginginkan penghitungan manual juga. Hal itu sudah dibahas panitia lokal sejak lama dan sudah diberitakan di media," katanya.
Lebih lanjut, kata Abu, pihaknya mendiskusikan lagi soal voting manual saat bertemu Panel Barus Sabtu (17/12) malam. Panitia Nasional tidak setuju dan menganggap voting manual di luar mekanisme Musra.
"Setelah perbincangan panjang, keluarlah kesimpulan bisa voting manual asal penghitungannya di Jakarta. Tapi pas acara Pak Panel Barus bilang silakan dilakukan tapi kami tidak hadir," jelasnya.
Ketua Panitia Pelaksana Musra XI Lampung Faisol Sanjaya menambahkan, kegiatan ini sudah dipersiapkan sejak lama termasuk menyampaikan keinginan voting manual.
"Mereka sebelumnya tidak ada teguran sebelumnya, jadi kaki pikir semuanya berjalan lancar. Semalam sudah negosiasi dan kami pikir bisa dilakukan e-voting dan manual. Tapi ternyata tidak bisa," kata dia.
Faisol melanjutkan, pihaknya menghormati panitia nasional dan memutuskan belum membuka dan menghitung kertas suara Musra XI Lampung.
"Sementara kotak suaranya kami segel dan disimpan di rumah Tokoh Pujakesuma, H Mulyono. Kami akan kompromikan ke pusat, kalau masih diterima maka akan kami kirim ke pusat. Paling lama kami tunggu 2x24 jam," tegasnya.
Ia mengingatkan, Panitia Musra harusnya senada dengan Presiden Jokowi yang menganggap Musra ini adalah suara akar rumput dan mengingat pernyataan Ketua Penanggung Jawab Musra Nasional Budi Arie Setiadi yang menyebut Musra ini pelaksanaan sila keempat.
Post a Comment