Bandar Lampung - DPRD Provinsi Lampung kembali menggelegar sidang paripurna pembicaraan tingkat I dalam rangka pemandangan umum fraksi DPRD Lampung terhadap Raperda APBD Provinsi Lampung tahun 2023, Selasa (25/10/2022).
Juru Bicara Fraksi PDI Perjuangan DPRD Provinsi Lampung, Lesty Putri Utami, meminta kepada Pemprov Lampung dapat mengoptimalkan APBD tahun 2023 untuk perbaikan infrastruktur terutama jalan yang bisa menjunjang perekonomian daerah.
Hal tersebut juga menindaklanjuti pinjaman dana Pemprov Lampung sebesar Rp569 miliar kepada PT. Sarana Multi Infrastruktur (SMI) yang dinyatakan gagal sehingga Pemprov Lampung hanya bisa mengandalkan APBD.
"Pinjaman kepada PT. SMI sudah dinyatakan gagal sehingga perlu ada strategi dan upaya dari Pemprov Lampung untuk menghadirkan pembangunan infrastruktur terutama jalan yang lebih efektif dan berkelanjutan," kata Lesty.
Ia mengungkapkan, Pemprov Lampung telah mengasosiasikan anggaran mencapai Rp2 triliun untuk perbaikan infrastruktur. Namun dana tersebut dinilai belum mencukupi untuk melakukan perbaikan seluruh jalan yang rusak.
"Pemprov Lampung belum mampu keluar dari persoalan infrastruktur. Padahal infrastruktur sangat penting untuk menunjang kemajuan daerah serta meningkatkan perekonomian masyarakat," terangnya.
Karenanya, ia berharap agar keberadaan APBD dapat meningkatkan kemandirian daerah dengan semakin memperbesar peranan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai sumber pembiayaan utama dalam berbagai sektor.
"Pemprov Lampung harus terus bekerja keras dalam menggali potensi pendapatan yang baru guna memaksimalkan penerimaan pendapatan daerah. Dan tentu langkah-langkah strategis ini yang harus kita dukung bersama," katanya.
Hal senada juga disampaikan oleh Fraksi NasDem DPRD Provinsi Lampung. Fraksi NasDem yang meminta kepada Pemprov Lampung untuk mengantisipasi gagalnya pinjaman PT. SMI yang akan digunakan untuk perbaikan infrastruktur.
Juru Bicara Fraksi Nasdem, Asih Fatwanita mengungkapkan, keberadaan infrastruktur yang memadai sangat lah penting guna mendukung pemulihan ekonomi masyarakat setelah adanya pandemi Covid-19.
"Pembangunan infrastruktur jalan yang memadai itu untuk mewujudkan biaya angkut logistik yang lebih kooperatif, meningkatkan daya saing investasi, menciptakan lapangan pekerjaan dan menciptakan kawasan ekonomi baru," terangnya. (*)
Post a Comment