Lampung Timur — Terlambatnya pembayaran Penghasilan tetap (Siltap) perangkat desa terus menuai sorotan, banyak pihak yang menilai ini suatu kelalaian dari Ekskutif dan Legislatif di kabupaten Lampung timur dalam mengelola anggaran daerah bahkan ini pertama kali dalam sejarah semenjak Lampung Timur berdiri .
Seperti disampaikan Yogie Try Wardhana,SE,SH.MH wakil ketua umum Dewan Pimpinan pusat(DPP) Barisan Relawan Jalan Perubahan (BARA-JP ) yang berdomisili di Jakarta ikut menyoroti permasalahan yang terjadi di Bumei Tuah Bepadan.
“Agar kondisi pembangunan Lampung Timur tetap tertib dan aman sebaiknya Bupati Dawam Rahardjo dan ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Ali Johan Arif berjiwa kesatria dan mengakui kelalaian dalam merencanakan dan mengelola keuangan daerah dan meminta maaf secara terbuka kepada masyarakat Lampung Timur terutama pada perangkat desa dan mengakui kesalahannya, serta segera lakukan langkah – langkah seperti apa yang menjadi saran Kementerian Dalam Negeri dengan berkoordinasi terus dengan DPRD dan pemerintah Provinsi”,jelas Yogie Try.(20/09/22).
Selain itu ia juga menyarankan agar pemerintah Lampung Timur segera memenuhi hak aparatur perangkat desa
“Segera perbaiki dan penuhi hak – hak aparatur perangkat desa dengan bagaimanapun caranya ,itu harus di lakukan
sebelum masyarakat melakukan aksi pembangkangan sipil dengan tidak membayar pajak daerah, akibat tidak percaya masyarakat dengan pemimpinnya saat ini “,tambah Yogie
Yogie juga menilai dari 10% dari dana perimbangan masih cukup untuk membayar hak perangkat desa selama 9 bulan
“Saat ini dana perimbangan Lamtim sekitar 1.542 .624.589.000 dikurang DAK 476.928.570.000 = 1.065.696.019.000 X 10% = 106.569.601.000 masih sangat cukup untuk membayar gaji perangkat desa se_Lamtim, karena biaya gaji perangkat desa pertriwulan sekitar 31,5 M jika dikalikan 3 sekitar 94,5 M”,tutupnya
Diketahui BARA-JP adalah organisasi relawan politik awal mula bernama Barisan Relawan Jokowi Presiden, namun sekarang berubah nama menjadi Barisan Relawan Jalan Perubahan yang memiliki perwakilan di 34 Provinsi, 17 Negara, dan 340 Kabupaten/Kota. (R*/Embaranpost)
Post a Comment