Diduga Proyek SDT Bernilai Milyaran Rupiah di Kerjakan Oleh OKNUM ASN Amburadul Jadi Sorotan Masyarakat.

Bandar Lampung – Pekerjaan Pembangunan Sumur Dalam Terlindungi (SDT) atau broncaptering di tiga Kecamatan, di Lampung Selatan, dengan nilai Rp1,5 miliar lebih, diduga bermasalah. Selain kualitas buruh, proyek dikerjakan oleh oknum ASN Pemrov Lampung, dengan model sewa perusahaan. DPRD Lampung Selatan melakukan sidak dan menjadi temuan pekerjaan dengan kualitas buruk.



Tiga titik proyek SDT berada di Desa Sidomulyo, Kecamatan Sidomulyo dengan pelaksana CV Salsabila dengan nilai pekerjaan Rp855 juta lebih. Kemudian titik kedua di Desa Suban, Kecamatan Merbau Mataram, dikerjakan CV Maju Mandiri dengan nilai Rp393,7 juta lebih, dan titik ketiga di Desa Banyumas, Kecamtan Candipuro, yang dikerjakan oleh CV Opening Putra Mandiri, dengan nilai Rp336 lebih.”Berita yang di kutip dari Sinar Lampung”.

Hasil penelusuran wartawan bahwa pemilik pekerjaan tersebut adalah oknum ASN yang bertugas disalah satu Dinas di Pemerintahan Provinsi Lampung, dan perusahan yang digunakan untuk pelaksanaan pekerjaan adalah perusahaan sewa. Bahkan alamat pelaksana proyek tersebut tidak tertera di LPSE. ”Kalo dicari dialamat yang tertulis LPSE ya gak akan ketemu. Karena memang itu perusahaan hanya sewa. Asli pemiliknya ya pak itu (oknum ASN. Pengawas dilapangan anak buah dia yang namanya (R). Mereka dulu berkantor dekat Puskesmas Gudong Air, Bandar Lampung, tapi sekarang sudah bubar,” kata sumber wartawan, di Bandar Lampung.

Menurutnya, bahwa, pekerjaan itu sudah pasti ada kongkalikong dengan Dinas Pekerjaan Umum (PU) Lampung Selatan, sehingga bisa lolos PHO. ”Ya pasti sudah kerja sama, proyek jatah itu mbak. Perusahaannya aja sewaan, terus bisa di PHO. Saya pastikan pekerjaan mereka jauh dari sempurna, informasinya proyek mereka lebih dari tiga lokasi, mbak coba cari tahu aja, tapi kalo yang saya tahu tiga lokasi itu punya beliau,” katanya yang minta namanya tidak di publis.

Dia juga menceritakan, bahwa kantor tersebut (kantor oknum ASN,Red) juga sebagai gudang penyimpanan sembako bansos. ”Kantor itu kan dulu juga jadi gudang untuk bansos di Tanggamus. Kalo gak salah yang bansos dari kementrian, denger-denger beliau dapet jatah untuk masok di Tanggamus. Sekarangkan bansosnya sama pak Jokowi distop. Mungkin karena itu juga kantornya tutup,” ujarnya.

Saat dikonfirmasi wartawan, oknum ASN Pemprov Lampung ini justru berkali-kali memblokir nomer WhatsApp yang mengirimkan konfirmasi terkait proyek tersebut.

Sidak Komisi I DPRD Pesawaran

Sebelumnya, Wakil Ketua I DPRD Lampung Selatan, Agus Sartono melakukan sidak ke lokasi proyek pembangunan SDT di desa Sidomulyo, Kecamatan Sidomulyo dengan nilai pekerjaan Rp855 juta lebih itu. Inspeksi Komisi I tersebut dalam rangka mengecek hasil pekerjaan yang dilakukan oleh CV Salsabila, yang amburadul.

Agus Sartono mengaku sangat kesal dan marah melihat hasil pekerjaan tersebut. ”Lokasi proyek tersebut ada diwilayah saya, dapil saya. Yang mengusulkan pembangunan sumur tersebut adalah saya, ini kok malah hasilnya seperti ini, saya sangat marah tadi dengan mereka,” kata Agus Sartono.

Politisi partai PAN ini menyatakan bahwa pekerjaan ini jauh dari kata layak dan seharusnya tidak bisa diterima oleh PUPR Lampung Selatan. ”Hasil pekerjaanya sangat tidak maksimal, sangat jauhlah hasilnya dari anggarannya yang sangat besar, sangat tidak layak,” katanya.

Komisi I, kata dia, masih menunggu dari Dinas Pekerjaan Umum (PU) Lampung Selatan dan juga pihak pelaksana CV Salsabila untuk membicarakan hasil pekerjaan tersebut. ”Satu minggu ini, saya akan tunggu pemborong dan dinas PU, kalo gak juga dibereskan akan saya obrak-abrik pekerjaan mereka yang gak layak itu,” tandasnya.

Pasca ramai diberitakan wartawan, Dinas PUPR Lampung Selatan dan CV Salsabila, dikabarkan kalang kabut. Tim Dinas PU dan CV Salsabila cepat cepat melakukan perbaikan instalasi dilokasi. Namun tetap saja perbaikan yang dilakukan juga tidak maksimal, alias masih tidak berfungsi. ”Iya tiga hari mereka kerja, kalo air keluar bagus dari sumur, tapi belum juga ngalir kerumah warga, kalo tukangnya udah berhenti kerja,” kata warga sekitar proyek.

Warga sekitar, katanya sangat menyayangkan, pekerjaan ini tidak dituntaskan dengan benar. ”Tanggung sekali, benerin cuma gak tuntas. Cuma kayak tambal sulam aja. Diperbaiki ya percuma kalo air gak ngalir,” ujarnya.

Menurutnya, sepertinya pelaksana proyek ini hanya memikirkan keuntungan pribadi, dan pasti menang banyak. ”Ya untung banyak mbak, informasinya ngebornya aja cuma murah, gak sampe Rp50 juta upahnya. Itupun denger-denger gak dibayar full sama kontraktornya. Beli pipa dan lain-lain cuma abis berapa. Makanya saking mau mikirin untung, sampa kerjaannya gak berguna gini,” Ujarnya.

PPTK, Konsultan Pengawas, Kompak Blokir HP Wartawan

Sementara, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan konsultan pelaksana Pembangunan penambahan SDT atau broncaptering di desa Sidomulyo, bungkam. Tak ada satupun yang menjawab konfirmasi yang dikirimkan wartawan. Faris selaku PPTK, meskipun WhatsApp nya dalam keadaan online, namun konfirmasi yang kami kirimkan tidak mendapatkan balasan. Hal yang sama dilakukan oleh Agus selaku konsultan proyek. Saat dikonfirmasi terkait pengawasan pelaksanaan pembangunan, Agus selaku konsultan justru memblokir nomer WhatsApp wartawan.

Pengamatan wartawan di lokasi proyek, di Desa Sidomulyo, SDT itu hingga kini tidak berfungsi. Proyek dibangun sejak 2021 lalu hingga selesai, masyarakat belum pernah melihat air mengalir sampai kerumah warga. ”Kami belum pernah liat air ngalir dikeran yang mereka pasang didepan rumah kami ini mbak. Katanya si airnya ada, tapi gak tau apa masalahnya sehingga tidak dialirkan,” kata warga.

Menurut warga lainnya, bahwa instalasinya untuk kerumah wargapun belum rampung, sehingga air tidak mengalir. ”Yang kami tau dari orang yang ngerjainnya (tukang) dulu, kalo istalasinya ini belum terpasang semua. Dan yang dipasangpun gak sesuai. masa paralon yang ke rumah warga sama yang dipasang di tower ukurannya beda, jadi air gak bisa maksimal ngalir. Itu sih yang saya denger, makanya air gak bisa dialirkan, kalo airnya besar tempo hari,” katanya.

Informais lain menyebutkan mulai dari mesin air, paralon dan bahan bangunan yang lainnya tidak sesuai dengan volume yang sudah ditemtukan. Sementara pihak CV Salsabila saat disambangi dialamat sesuai yang tertera di LPSE, keberadaan kantor tidak ditemukan, dan saat dikonfirmasi melalui WhatsApp justru di memblokir nomor hp wartawan.

Post a Comment

Previous Post Next Post