UNDERCOVER - Seruan pembebasan semua tahanan disampaikan oleh Dewan Keamanan (DK) PBB, termasuk Aung San Suu Kyi. DK PBB menyampaikan "keprihatinan yang mendalam" atas kudeta militer di Myanmar.
Dalam pertemuan itu DK PBB gagal meraih persetujuan membuat pernyataan bersama karena China dan Rusia tidak mendukung.
Pernyataan DK PBB, yang ditulis oleh Inggris, tidak lagi mengutuk kudeta seperti yang tergambar dalam draf pertama saat pertemuan darurat pada Selasa (2/2) lalu.
Pernyataan selanjutnya juga mendukung kembalinya dialog dan proses demokrasi di Myanmar, di mana tentara telah menahan para pemimpin sipil termasuk Suu Kyi.
"Lebih baik teks kurang daripada tanpa teks sama sekali," kata seorang diplomat, mengingat bahwa negosiasi telah sulit sejak Selasa (2/2) dengan China, Kamis (4/2) dikutip AFP.
Pemerintah China tampak lunak terhadap kudeta yang telah dilakukan militer Myanmar. Beijing hanya meminta semua pihak di Myanmar untuk "menyelesaikan perbedaan mereka".
Bahkan, media pemerintah China menyebut kudeta militer Myanmar terhadap Suu Kyi sebagai perombakan kabinet besar-besaran.
Dikutip dari AFP, kantor berita resmi Xinhua menghindari penggunaan istilah Kudeta untuk melaporkan kejadian itu. Mereka menuliskan perombakan kabinet besar-besaran setelah militer Myanmar memecat puluhan menteri era Suu Kyi.
Saat para pemimpin di seluruh dunia mengecam militer Myanmar, bahkan Presiden Amerika Serikat Joe Biden mengatakan negaranya "memperhatikan" siapa saja yang membela rakyat Myanmar, kepemimpinan komunis China justru mengambil tindakan dengan cara yang lembut.
Januari lalu, Presiden Xi Jin Ping mengunjungi Myanmar dan berjanji akan mendukung pemerintah Myanmar di jalur pembangunan sesuai dengan kondisi nasional negara itu.
Myanmar sendiri merupakan bagian penting dari Belt and Road Initiative China.
Selain Suu Kyi, angkatan bersenjata Myanmar, Tatmadaw juga menahan sejumlah pejabat pemerintahan sipil seperti Presiden Win Myint dan tokoh senior partai berkuasa, NLD, pada Senin dini hari.
Kudeta berlangsung setelah militer menolak hasil pemilu yang dianggap curang. Militer Myanmar mengatakan kudeta terjadi karena "kegagalan proses pemilihan umum yang bebas dan adil."
Tatmadaw menuding ada setidaknya 8 juta pemilih palsu yang terdaftar dalam pemilu November lalu. Beberapa jam setelah penahanan pejabat, Tatmadaw mengumumkan status darurat militer selama satu tahun melalui stasiun televisi mereka, Myawaddy TV.
Dalam pengumuman itu, militer juga menyatakan kekuasaan pemerintah Myanmar telah diserahkan kepada Panglima Militer Myanmar, Jenderal Min Aung Hlaing.
(CR)
Post a Comment