BANDAR LAMPUNG — Proses pengisian dan penetapan jabatan kepala daerah di Kabupaten Way Kanan dan Kabupaten Lampung Tengah saat ini masih menunggu terbitnya keputusan resmi dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Republik Indonesia. Meskipun seluruh dokumen persyaratan administratif dari kedua daerah tersebut telah dinyatakan lengkap, proses verifikasi dan harmonisasi di tingkat kementerian masih berjalan.
Kepala Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah (Pemotda) Sekretariat Daerah Provinsi Lampung, Binarti Bintang, menjelaskan bahwa berkas pengusulan dari kedua kabupaten telah disampaikan melalui aplikasi resmi dan kini berada dalam tahap pemeriksaan lanjutan di pusat.
"Secara dokumen, dua-duanya sudah lengkap. Tinggal diproses lagi di kementerian, mungkin masih dalam proses verifikasi berkas dulu, baru nanti diproses lebih lanjut," ujar Binarti, Jumat (23/10/2026).
Berdasarkan catatan administrasi, pengusulan untuk Kabupaten Way Kanan diajukan lebih awal menyusul hasil Rapat Paripurna DPRD Way Kanan pada 17 September 2026, di mana Anggota DPRD Provinsi Lampung, M. Galang Putra Rahman, terpilih secara aklamasi dengan mengantongi seluruh 40 suara untuk mengisi jabatan Wakil Bupati Way Kanan sisa masa jabatan 2025–2030. Usulan resmi tersebut telah dikirimkan ke Kemendagri pada 21 September 2026.
Sementara itu, untuk Kabupaten Lampung Tengah, proses pengusulan baru disampaikan pada 19 Oktober 2026 setelah mendapat persetujuan dalam rapat paripurna DPRD setempat pada 14 Oktober 2026. Pengisian posisi kepala daerah di Lampung Tengah menjadi krusial menyusul proses hukum yang menjerat Bupati Ardito Wijaya, yang telah divonis 5 tahun penjara atas perkara korupsi pengadaan barang dan jasa serta penerimaan gratifikasi, sehingga kepemimpinan sementara dijalankan oleh Wakil Bupati yang bertindak sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Bupati, Komang Koheri.
Dinamika birokrasi di Lampung Tengah juga sempat terguncang setelah Sekretaris Daerah Lampung Tengah, Welly Adiwantra, ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan oleh penyidik Subdit III Tipidkor Ditreskrimsus Polda Lampung terkait perkara dugaan korupsi penerimaan dan pengangkatan tenaga kontrak di lingkungan Pemkot Metro tahun anggaran 2024–2025 semasa ia menjabat Kepala BKPSDM Metro. Untuk mengisi kekosongan operasional birokrasi, Asisten Administrasi Umum Setdaprov Lampung, Sulpakar, ditunjuk sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Sekda Lampung Tengah.
Binarti Bintang menambahkan bahwa setelah proses verifikasi, validasi, dan harmonisasi di Kemendagri rampung, kementerian akan menerbitkan Surat Keputusan (SK) sebagai dasar hukum pelantikan yang nantinya akan dilangsungkan langsung oleh Gubernur Lampung. Pihaknya memperkirakan SK tersebut dapat diterbitkan sebelum penghujung Oktober 2026, bergantung pada kecepatan penyelesaian administrasi di pusat agar roda pemerintahan daerah tidak berlarut-larut dalam ketidakpastian.

Post a Comment