BANDAR LAMPUNG — Anggota Komisi V DPR RI, Drs. H. Mukhlis Basri, mengimbau seluruh lapisan masyarakat di Provinsi Lampung untuk meningkatkan kewaspadaan dan kesiapsiagaan menyusul paparan abu vulkanik akibat erupsi Gunung Anak Krakatau yang terdeteksi hingga ke sejumlah wilayah pesisir Lampung.
Pernyataan tersebut disampaikan Mukhlis Basri usai menggelar koordinasi intensif bersama Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) serta Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Basarnas) untuk memantau eskalasi aktivitas vulkanik di Selat Sunda, Minggu pagi (6/9/2026).
"Sebagai wakil rakyat di Komisi V yang membidangi kebencanaan dan mitigasi, kami terus memantau perkembangan Gunung Anak Krakatau. Berdasarkan data BMKG dan PVMBG, kolom abu terbawa angin ke arah barat daya hingga dirasakan masyarakat di Lampung bagian selatan dan timur," ujar Mukhlis Basri.
Sampaikan Empat Imbauan Penting Bagi Masyarakat
Guna meminimalkan dampak buruk paparan material vulkanik, politisi asal Lampung ini menyampaikan empat poin imbauan keselamatan kepada publik:
Tetap Tenang dan Rasional: Masyarakat diminta hanya merujuk pada kanal informasi resmi milik BMKG, PVMBG, BPBD, dan pemerintah daerah serta tidak mudah terprovokasi kabar bohong (hoax).
Gunakan Alat Pelindung Diri: Warga yang beraktivitas di luar ruangan dianjurkan memakai masker pelindung dan kacamata, khususnya anak-anak, lansia, dan penderita infeksi saluran pernapasan.
Amankan Sumber Daya Pokok: Menutup rapat tempat penampungan air bersih serta melindungi stok pakan ternak dari kontaminasi zat asam abu vulkanik.
Kesiapsiagaan Bencana Pesisir: Warga di sekitar pesisir Selat Sunda diminta menyiapkan kembali tas siaga bencana dan mencermati rute evakuasi tsunami sebagai bentuk antisipasi awal.
Dorong Sinergi Kementerian dan Pemerintah Daerah
Selain imbauan kepada warga, Mukhlis Basri mendorong Pemerintah Provinsi Lampung beserta jajaran pemerintah kabupaten/kota untuk segera mengaktifkan posko siaga kebencanaan hingga tingkat desa.
Komisi V DPR RI juga meminta Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mengantisipasi potensi penyumbatan jaringan drainase dan pasokan air baku akibat akumulasi debu. Sementara itu, Kementerian Perhubungan diinstruksikan memperketat pengawasan jalur pelayaran penyeberangan di Selat Sunda guna menjamin keselamatan moda transportasi laut.
Post a Comment