JAKARTA — Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan bahwa estimasi kebutuhan anggaran sebesar Rp11 triliun untuk program pembukaan rekening perbankan secara massal bagi masyarakat masih sebatas perhitungan kasar awal.
Pemerintah saat ini masih melakukan kalkulasi kebutuhan anggaran secara terperinci, termasuk memvalidasi data masyarakat yang telah memiliki rekening perbankan aktif agar tidak terjadi duplikasi pendaftaran.
"Belum, belum Rp11 triliun. Anggarannya masih dihitung. Bagi masyarakat yang sudah memiliki rekening, tentu tidak perlu dibuatkan rekening baru," ujar Menkeu Purbaya di Jakarta, Jumat (11/9/2026).
Purbaya menjelaskan, perhitungan komprehensif akan disesuaikan dengan struktur demografi penduduk yang menjadi sasaran program. Dari estimasi target hingga 200 juta rekening, pemerintah memetakan kembali jumlah warga yang benar-benar belum tersentuh layanan perbankan (unbanked).
Integrasi Data dan Pembagian Perbankan Penyelenggara
Menkeu Purbaya menilai pelaksanaan program ini memerlukan waktu persiapan yang matang karena melibatkan integrasi data kependudukan skala besar. Pemerintah harus mengawinkan basis data kependudukan milik Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) dengan data perbankan yang ada di Bank Indonesia (BI).
Melihat mepetnya sisa waktu anggaran tahun berjalan, ia mengindikasikan bahwa implementasi program ini lebih realistis untuk dimulai pada tahun depan.
"Penggabungan data Dukcapil dengan data perbankan di BI memerlukan waktu untuk dirapikan. Jika menggunakan anggaran tahun ini waktunya sangat mepet, logisnya dimulai tahun depan," ungkapnya.
Terkait teknis pelaksanaan di lapangan, Purbaya membeberkan bahwa pembukaan rekening di luar Provinsi Aceh akan ditangani oleh Bank Rakyat Indonesia (BRI). Sementara itu, khusus untuk wilayah Provinsi Aceh, pelayanan pembukaan rekening massal akan dialokasikan penuh melalui Bank Syariah Indonesia (BSI).
Post a Comment